Riaubertuah, Pekanbaru – Pimpinan Daerah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PD PRIMA DMI) Kota Pekanbaru menyampaikan sikap tegas agar berbagai tudingan yang dinilai sebagai fitnah terhadap tokoh nasional, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla, segera dihentikan.

PD PRIMA DMI Kota Pekanbaru juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar secara sepotong-sepotong, tanpa penjelasan utuh, terutama di media sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Novaldy Azimi, SH bersama Sekretaris Umum Heru, dalam keterangan resmi kepada media, Rabu (22/4/2026), terkait sejumlah isu yang menyeret nama Jusuf Kalla, yakni tuduhan penistaan agama dan kabar mengenai keterlibatan dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI.
Menurut Novaldy Azimi, tuduhan penistaan agama yang berkembang berawal dari potongan video ceramah Jusuf Kalla yang beredar luas, namun tidak menampilkan isi pembahasan secara lengkap.

Ia menilai penyebaran informasi yang kehilangan konteks berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memicu opini negatif di tengah masyarakat.

“Publik harus melihat persoalan secara utuh. Jika sebuah pernyataan dipotong lalu disebarkan tanpa konteks lengkap, maka masyarakat dapat diarahkan pada penilaian yang keliru,” ujar Novaldy.

PD PRIMA DMI Kota Pekanbaru berpandangan bahwa penyampaian Jusuf Kalla dalam forum tersebut merupakan penjelasan yang bersifat akademis dan historis, bukan penghinaan terhadap ajaran agama.

Selain itu, organisasi ini menyoroti kiprah Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional yang memiliki kontribusi besar dalam menciptakan perdamaian dan menyelesaikan konflik di sejumlah wilayah Indonesia.

Heru menyebut tuduhan yang diarahkan kepada sosok dengan rekam jejak seperti itu sangat tidak beralasan.

“Beliau dikenal luas karena kontribusinya dalam menjaga persatuan bangsa. Karena itu, tudingan tanpa dasar justru mencederai logika publik,” kata Heru.

PD PRIMA DMI Kota Pekanbaru juga menanggapi isu yang menyebut Jusuf Kalla terlibat sebagai pendana dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI.
Menurut Heru, kabar tersebut tidak didukung fakta yang jelas dan hanya memperkeruh suasana nasional.

“Kami menolak segala bentuk tuduhan tanpa bukti yang menyeret nama Bapak Jusuf Kalla. Ruang publik seharusnya diisi informasi yang benar, bukan spekulasi,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, PD PRIMA DMI Kota Pekanbaru mengajak seluruh jajaran pengurus dan kader di berbagai tingkatan untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya literasi informasi dan sikap tabayyun.

Organisasi ini menekankan bahwa setiap penyampaian sikap harus dilakukan secara objektif, rasional, sejuk, serta tetap menjaga persatuan umat dan bangsa.
Novaldy menilai munculnya beberapa isu secara bersamaan terhadap Jusuf Kalla patut dicermati sebagai upaya membentuk citra negatif terhadap tokoh bangsa yang masih aktif menyampaikan pandangan kebangsaan.

“Kita harus waspada apabila ruang publik digunakan untuk menyerang tokoh melalui fitnah maupun penggiringan opini,” ujarnya.

Menutup keterangannya, PD PRIMA DMI Kota Pekanbaru mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum bekerja profesional, adil, dan independen dalam menyikapi setiap persoalan yang berkembang.

“Fitnah membawa dampak besar bagi kehidupan berbangsa. Karena itu, mari jaga kejujuran, etika, dan persatuan demi Indonesia yang lebih baik,” tutup Novaldy Azimi.***red/rfm