Hukum

Sebabkan Kerugian Negara Rp23 Milliar, Kanwil DJP Riau Serahkan Tersangka Pidana Perpajakan Ke Kejaksaan

No comment 200 views
★ ★ ★ ★ ★
Sebabkan Kerugian Negara Rp23 Milliar, Kanwil DJP Riau Serahkan Tersangka Pidana Perpajakan Ke Kejaksaan, 5 / 5 ( 1votes )
banner 160x600

riaubertuah.id

Riaubertuah, Pekanbaru -  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau menyerahkan tersangka berinisial SAB beserta barang bukti perkara dugaan Tindak Pidana
di Bidang Perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kamis (29/10).

Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) secara formil dan materiil oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tidak disetorkannya pajak yang telah dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya Rp23 miliar.

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan oleh tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Riau melalui Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Kepolisian Daerah Riau. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut merupakan lanjutan dari proses penyidikan atas dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh tersangka sepanjang masa pajak Januari hingga Desember 2022.

SAB merupakan pengusaha yang bergerak di bidang jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari pembeli. Perbuatan tersebut terungkap melalui skema analisis data perpajakan, di mana faktur pajak menunjukkan bahwa PPN telah dikreditkan oleh lawan transaksi, namun tidak disetorkan oleh tersangka ke kas negara.

Atas perbuatannya, tersangka diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana berupa kesengajaan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
 
Atas pelanggaran ini, tersangka terancam sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kepala Kanwil DJP Riau, Hermiyana, menyampaikan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan wujud komitmen DJP dalam menegakkan hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara.“Penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen tegas DJP untuk memastikan setiap Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan. Kami mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk selalu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas,” ujar Hermiyana.

 

 

Dalam menjalankan penegakan hukum di bidang perpajakan, DJP senantiasa mengedepankan prinsip ultimum remedium, yaitu menempatkan hukum pidana sebagai
upaya terakhir. Prinsip tersebut diwujudkan dengan memberikan kesempatan dan hak kepada Wajib Pajak selama proses pemeriksaan awal hingga penyidikan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk memberikan efek jera (deterrent effect), tetapi juga mengutamakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara (revenue recovery).

Kepala Kanwil DJP Riau juga menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi erat antara Kanwil DJP Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, dan Korwas PPNS Kepolisian Daerah Riau dalam penanganan perkara ini.

“Keberhasilan penanganan perkara ini tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi yang harmonis dengan aparat penegak hukum lainnya. Kami akan terus memperkuat sinergi ini untuk memastikan setiap bentuk pelanggaran di bidang perpajakan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menciptakan keadilan bagi seluruh Wajib Pajak,” tutup Hermiyana.***red/rfm